Muhammad Husni Thamrin : Anggota Volksraad yang Berpihak Pada Pribumi

Sumber Gambar: Merdeka.com

PORTALHIMSERA - Muhammad Husni Thamrin sering menyebut kata “Djintan” yang merupakan akronim dari Djepang Itu Nanti Taklukan Antero Nederland yang maksudnya Jepang akan segera datang dan merebut Indonesia dari Belanda. Kalimat bernada peringatan yang terus didengungkannya di depan rakyat itu dianggap hasutan untuk mengajak memberontak oleh pemerintah kolonial dan membuatnya menjadi tahanan rumah. Bagai peramal ulung, perkataannya itu terbukti benar. Setahun setelah ia meninggal, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang lewat Perjanjian Kalijati. 

Tokoh Betawi yang dipanggil Mat Seni lahir pada 16 Februari 1894 di Sawah Besar yang masa itu memang ditinggali sebagian besar orang Betawi. Betawi sendiri berasal dari kata Batavia penyebutan untuk lidah lokal.

Ia merupakan anak seorang wakil kepala jaksa di distrik Batavia. Ayahnya, Thamrin Mohamad Thabrie, bersama Tirto Adhi Soerjo merupakan salah satu pendiri organisasi modern pertama dari kaum bumi putera, Sarekat Priyayi. Thamrin Mohammad Tabrie menjadi ketua. Thamrin Mohammad Tabrie masih memiliki darah Inggris dari dari ayahnya (kakek M.H. Thamrin) bernama Ort yang mendirikan hotel kecil di kawasan Petojo. 

Disadur dari “Mohammad Husni Thamrin: Tokoh Betawi-Nasionalis Revolusioner Perintis Kemerdekaan” karya Bob Hering, Muhammad Husni Thamrin mengawali karirnya dengan menjadi pegawai magang di Kantor Residen Batavia, lalu menjadi juru tulis di perusahaan pelayaran milik Belanda. Tahun 1919 adalah awal karirnya di bidang politik dengan menjadi Dewan Kota Batavia (Gemeenteraad). Kemudian ia juga duduk di kursi Dewan Rakyat (Volksraad) pada tahun 1927. 

Berbeda dengan Soekarno, Hatta, Syahrir dan Tan Malaka  yang berjuang di jalan non-kooperatif yang membuatnya berjuang di luar sistem atau “bekerja di jalanan”, Husni Thamrin bergabung di Gemeenteraad dan Volksraad yang membuatnya berjuang dalam sistem berdampingan langsung dengan tuan-tuan Belanda. Namun ia bukan sosok kooperator yang menghamba pada penguasa. Thamrin malah berwatak oposisi dan tak jauh berbeda dengan pejuang-pejuang seperti Soekarno, Hatta, atau orang-orang yang berjuang di jalan non-kooperatif. 

Masih menyadur buku Bob Hering, Thamrin merupakan tokoh yang secara konsisten mengambil posisi tengah kiri nasionalis, sementara Soekarno mewakili pergerakan sayap nasionalis yang lebih radikal. Namun Husni Thamrin selalu mencoba memadukan arah perjuangan kooperatif maupun non-kooperatif.

Bumi putera bisa masuk dalam pemerintahan Hindia Belanda sebagai dampak dari politik etis. Anhar Gongong  dalam bukunya “Pahlawan Nasional Muhammad Husni Thamrin” menulis asal usul Thamrin yang berasal dari keluarga terpandang dan punya hubungan persahabatan dengan elitis Belanda membuka jalannya untuk menduduki posisi di Dewan Kota di usia yang relatif muda, 25 tahun. 

Gemeenteraad (Dewan Kota) didirikan tahun 1905. Dewan kota dalam “Negara Kolonial: 1854 – 1942” karya Francien van Anrooi memiliki hak untuk mengangkat pegawai kotapraja, menetapkan anggaran tahunan, memungut pajak, dan mengatur daerahnya. Meskipun sudah mewakili tiga “kasta” di Batavia, Gemeenteraad masih didominasi oleh orang Eropa. “Dewan Kota Batavia pada 1906 sebanyak 25 orang, terdiri dari 15 orang Eropa, 7 Pribumi (Inlanders) dan 3 Timur Asing, semuanya ditunjuk oleh gubernur jenderal.” (Schrieke dalam Bob Hering. 2003:58).

Lalu setelah masuk dalam Dewan Kota, Husni Thamrin meluaskan spektrum politiknya ke Dewan Rakyat yang dari 38 anggota, setengahnya merupakan orang Eropa. Husni Thamrin di Dewan Rakyat bersama Tjokroaminoto, Tjipto Mangunkusumo, Djajadiningrat, dan pribumi serta Indo lainnya. Saat Gubernur Jenderal Van Limburg Strium mempersempit wewenang Dewan Rakyat karena kekhawatirannya akan adanya upaya perlawanan menentang pemerintahan, Tjokroaminoto, Djajadiningrat dan konco-konconya mengeluarkan mosi yang isinya meminta wewenang kontrol anggaran dan tanggung jawab kepala departemen langsung kepada Dewan Rakyat. 

Muhammad Husni Thamrin pada 9 Desember 1927, di depan dewan tegas membela usul menjadikan pribumi mayoritas di Dewan Rakyat. Usul ini beralasan karena rakyat yang dipimpin juga mayoritas pribumi. Mulailah Muhammad Husni Thamrin menarik kepercayaan tiga golongan di Dewan Rakyat dengan pribadinya yang sederhana, lembut, lihai dalam berdebat dan kemampuannya menyatukan partai-partai. Akhirnya menjadikan pribumi sebagai mayoritas di kursi Dewan Rakyat terwujut. 

Kuota untuk pribumi di Dewan Rakyat bertambah dan Muhammad  Husni Thamrin menjadi ketua komite pribumi di Dewan Rakyat. di Dewan Kota Batavia, Husni Thamrin juga memimpin Fraksi Pribumi. Secara tidak langsung Husni Thamrin membangunkan pribumi yang dibuai oleh pernyataan Indonesia belum siap mandiri secara politik.

Husni Thamrin dan kelompok Indonesia lain seperti Sardjito, J. Kayadoe, Soedarmono, Goenari Wiriodinoto selalu menyuarakan kepentingan rakyat miskin. Dalam siding Dewan Rakyat pertama, Muhammad Husni Thamrin selalu menegaskan langkah-langkah untuk memperbaiki kebutuhan hidup penduduk miskin di pedalaman Jawa. Kebutuahan warga kampung seperti MCK, saluram air bersih, pencegahan penyakit pun dilantangkan di Dewan Rakyat. Semakin hari Muhammad Husni Thamrin semakin dikenal sebagai pembela rakyat miskin karena upaya terus menerusnya untuk membawa kepentingan rakyat.

Muhammad Husni Thamrin juga dinilai sebagai orang yang berkemampuan hebat, serius, politisi terlatih dan taktikus kelas tinggi. Ia turut berjasa dalam bertambahnya fasilitas publik yang dapat dinikmati pribumi seperti jalan raya, trotoar, trem, lapangan, jembatan, jalan kampung, selokan kampong yang disemen dan jaringan drainase, wc umum dengan tembok, serta pasar-pasar yang melayani penduduk pribumi. Karena jasanya, Muhammad Husni Thamrin atau M. H. Thamrin diabadikan sebagai nama jalan protokol di pusat kota Jakarta yang selalu padat oleh kendaraan di jam-jam sibuk.

Kontributor Penulis: Aris Munandar

Editor : Rio Pratama (Jarkominfo)